Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. Perkembangan Dana Pembangunan di Indonesia

Dari segi perencanaan pembangunan di Inonesia, APBN adalah merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun.

Seperti namanya, maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti di bawah ini:

·         Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

·         Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemeintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangnan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjaman luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA I, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI (Inter Governmental Group on Indonesian) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara fomal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group on Indonesian) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat, bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

2.  Proses Penyusunan Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Proses penyusunan anggaran sangat penting dalam sebuah proses perencanan.

Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi 2, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).

Dari Atas ke Bawah :

Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalanan sebuah program.

Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah, yaitu :

1.      Metode kemampuan ( the affordable method ), yaitu metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.

2.      Metode pembagian semena-mena ( Arbitrary allocation method ), yaitu proses pendistribusian  anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya.

3.      Metode persentase penjualan ( Percentage of sales ), yaitu menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan presentase peningkatan penjualan dilapangan.

4.      Melihat pesaing ( competitive parity ) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya.

5.      Pengembalian investasi ( return of investment ) yitu pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya.

Dari Bawah ke Atas :

Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran.

Ada 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yaitu :

1.      Metode tujuan dan tugas ( Objective and task method ) yaitu dengan menegaskan pada penentusn tujun dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan pekiraan anggaran yang dibutuhkan utuk mencapai tugas dan strategi tersebut.

2.      Metode pengembalian berkala ( payout planning ) yaitu menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akam mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima hasil penjualan. Tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break event point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah masuk tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.

3.      Metode perhitungan kuantitatif ( Quantitative models ) yaitu mengguakan perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukan dalam kommputer dengan teknis analisis regresi berganda ( multiple regresion analysis ). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

Alokasi Anggaran :

Setelah mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program , hal selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang tersedia. Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan program tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran mencakup potensi pasar, ukuran dan segmen pasar, kebijakan perusahaan skala ekonomni periklanan dan karakteristik perusahaan.

3.  Perkiraan Penerimaan Negara

Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

a.       Penerimaan dalam negeri

Penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.

Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai disadari bahwa ketergatungan penerimaan dari sektor migas perl dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

·         Deregulasi bidang Perbankan (1 Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, sera lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deegulasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat.

·         Deregulasi bidang Perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara.

·         Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

b.      Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah ditempuh upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri (hutang bag Indonesia) tersebut makin meningkat jumlahnya, namn selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

4.  Perkiraan Pengeluaran Negara

Secara garis besar, pengeluaran negara dikelompokkan menjadi dua :

1.      Pengeluaran Rutin

Adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

·         Pengeluaran untuk belanja pegawai

·         Pengeluaran untuk belanja barang

·         Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

·         Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

·         Pengeluaran lain-lain

2.      Pengeluaran Pembangunan

·         Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan.

·         Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II).

·         Pengeluaran pembangunan lainnya.

5.  Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :

1.      Penerimaan dalam negeri dari migas

Faktor-faktor yang dipertimbankan adalah :

·         produksi minyak rata-rata per hari

·         harga rata-rata ekspor minyak mentah

2.      Penerimaan dalam negeri di luar migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

·         pajak penghasilan

·         pajak pertambahan nilai

·         bea masuk

·         cukai

·         pajak ekspor

·         pajak bumi dan bangunan

·         bea materai

·         pajak lainnya

·         penerimaan bukan pajak

·         penerimaan dari hasil penjualan BBM

3.      Penerimaan pembangunan

Terdiri dari penerimaan pogram dan bantun proyek.

Sumber dari :

·         http://elearning.gunadarma.ac.id/index.php?option=com_wrapper&Itemid=36

·         http://karinadevianta.blogspot.com/2012/04/9-anggaran-pendapatan-dan-belanja.html